Jl. Sumatera Blok D-V Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

1. DEFINISI DAN ATURAN

Dasar Hukum PMK-199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman

Definisi

  • Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Termasuk didalamnya adalah memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman.
  • Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pos.
  • Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundangundangan di bidang pos.
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui Penyelenggara Pos.
  • Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengilim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang

2. PENANGANAN BARANG KIRIMAN

Terhadap Barang Kiriman dilakukan pemeriksan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen;

Pemeriksaan fisik barang dilakukan melalui:

  • dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau
  • oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan

Pengenaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, meliputi:

  • Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman:
    • diberikan pembebasan bea masuk;
    • dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan perdturan perundang-undar1gan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;dan
    • dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
  • Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) yang disampaikan dengan CN berlaku ketentuan sebagai berikut:
    • dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh kama lima persen);
    • dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan perdturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;dan
    • nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean.
  • Penetapan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku untuk impor barang kiriman berupa :
    • buku dan barang lainnya, yang termasuk dalam HS Code 4901, 4902, 4903, dan 4904;
    • tas, koper dan sejenisnya, yang termasuk dalam HS Code 4202;
    • produk tekstil, gannen dan sejenisnya, yang termasuk dalan1 I-IS Code 61, 62, dan 63; dan/atau
    • alas kaki, sepatu dan sejenisnya, yang termasuk dalam HS Code 64.

Atas impor keempat komoditi diatas diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan umum untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor

  • Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:
  • sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa:
    1. 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang;
    2. 5 (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul;
    3. 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair;
    4. 4 (empat) cartridge, apabila dalam bentuk cartridge; atau
    5. 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/atau
  • 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol.

Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu Lartas Information, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman di Peraturan ;

Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;

Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;

Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi

3. PROSEDUR PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektf berdasarkan manajemen resiko oleh Pejabat Bea dan Cukai;

  • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;

Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi

 

4. LARANGAN DAN PEMBATASAN

Barang yang dikenai aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya.

LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS.

Bea Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait

Bea Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman

Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang.

Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka :

  • Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang.
  • Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5).

Informasi terkait LARTAS dapat diakses melalui laman http://eservice.go.id

  • Kunjungi website INSW pada laman http://eservice.go.id Menu Lartas Information
  • Pada kolom Search pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description
  • Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom Keyword

 

5. PELACAKAN BARANG KIRIMAN

Untuk memudahkan penerima barang dalam melakukan pengecekan status barang kiriman, DJBC telah membuat satu halaman khusus pelacakan.

Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan www.beacukai.go.id/barangkiriman

Informasi yang tersedia pada laman pengecekan meliputi :

  • Pergerakan barang kiriman secara realtime
  • Status barang kiriman
  • Jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor *)


*) Jumlah pembayaran yang anda lakukan ke Perusahaan Jasa Titipan mungkin berbeda dengan jumlah yang tertera. Hal ini disebabkan perusahaan jasa titipan yang anda gunakan mungkin menambahkan biaya lain lain dalam proses pengiriman barang dimana biaya tersebut BUKAN dipungut oleh bea cukai dan TIDAK masuk kedalam Kas Negara


6. WASPADA PENIPUAN


Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakann Bea Cukai. Kenali ciri cirinya berikut ini :

  • Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media
  • Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan calon korban
  • Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" paket dengan nominal fantastis
  • Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu
  • Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran barang
  • Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI
  • Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan


Jika anda mengalami kasus seperti diatas jangan panik, segera hubungi petugas kami melalui call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225

JANGAN pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, apabila anda terlanjur melakukan trasfer segera buat Laporan Kepolisian dan segera datangi kantor cabang bank yang digunakan oleh pelaku untuk dilakukan pemblokiran

  • Tidak.
  • Pemasukan spare part dari luar daerah pabean tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean.
  • Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3

  • Tidak. 
  • Pengeluaran barang dengan tujuan luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean. 
  • Tata cara pengeluaran barang tujuan luar daerah pabean mengikuti ketentuan ekspor umum (pengajuan dokumen, pemeriksaan fisik, NPE, dll)

  • Tidak
  • Pemasukan Barang Modal tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
  • Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3 (dalam hal berasal dari luar daerah pabean)

  • Tidak
  • Kepabeanan tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha KB terhadap penanganan Limbah B3 dan Non B3 dari instansi teknis terkait
  • Pengeluaran Limbah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, tidak perlu izin kepala Kantor Pabean dan tidak menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
  • Pemberitahuan pengeluaran limbah menggunakan Laporan secara periodik

  • Tidak
  • Pengeluaran sisa pengemas yang sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
  • Pemberitahuan pengeluaran sisa pengemas menggunakan Laporan secara periodik

  • Perlu
  • Pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP memerlukan izin kepala Kantor Pabean
  • Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya telah ada L/S, saat pengeluaran tidak memerlukan L/S
  • Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya tidak ada L/S, saat pengeluaran memerlukan L/S

  • Tidak
  • Pemasukan barang contoh asal luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean
  • Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.3

  • Pemusnahan memerlukan izin kepala Kantor Pabean
  • Dalam hal pemindahtanganan Bahan Baku ke TLDDP, memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
  • Penjualan barang jadi tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean

Pengeluaran garment untuk test kelayakan bisa dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu:
1. Mekanisme pengeluaran sementara dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kepala Kantor Pabean dalam hal garment tersebut akan dikembalikan ke Kawasan Berikat; atau
2. Dengan menggunakan dokumen BC 2.5 berupa pengeluaran barang conoh dengan membayar Bea Masuk dan PDRI dalam hal garment tersebut tidak akan dikembalikan ke Kawasan Berikat

  • Tidak perlu
  • Pengeluaran Barang Modal ke TLDDP tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean
  • Bisa dikeluarkan ke TLDDP dengan mengajukan dokumen BC 2.5

  • Untuk purna jual tujuan ekspor, dapat dilakukan tanpa ada izin Kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0
  • Untuk purna jual ke TLDDP, dianggap sebagai pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP dan dapat dilakukan setelah mendapat izin kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 2.5

  • Dalam permohonan subkontrak agar diajukan permohonan pengeluaran sementara berupa peminjaman mesin dan spare part nya disertai rincian sparte part pengganti
  • Spare part yang telah digunakan dalam mesin yang dipinjamkan agar dikembalikan ke KB, dengan mengajukan dokumen BC 2.6.2
  • KB dapat mengeluarkan spare part pengganti untuk mesin yang dipinjamkan tanpa izin Kepala Kantor Pabean apabila masih dalam batas waktu dalam izin subkontrak, dengan mengajukan dokumen BC 2.6.1

  • Tidak ada
  • Pengeluaran barang ke luar daerah pabean tidak ada batasan
  • Dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0

  • Pengeluaran bahan baku atau bahan penolong asal TLDDP ke TLDDP memerlukan izin Kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 4.1
  • Pengeluaran bahan baku atau bahan penolong asal luar daerah pabean ke luar daerah pabean tidak memerlukan izin kepala Kantor Pabean, dapat dilakukan dengan mengajukan dokumen BC 3.0

  • Pengeluaran Bahan Baku ke TLDDP memerlukan izin kepala Kantor Pabean
  • Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya telah memenuhi lartas, saat pengeluaran tidak memerlukan lartas
  • Bahan Baku asal impor yang pada saat pemasukannya belum memnuhi lartas, saat pengeluaran memerlukan lartas



faq


faq


faq


faq


faq


faq


faq

Kontak Kami

Peraturan

FAQ

Kumpulan Konsultasi

Kawasan Berikat

Gudang Berikat

PLB

KITE

Cukai